Ada yang menarik untuk dicermati tentang penggunaaan anggaran pribadi presiden dalam melaksanakan program atau tugas kenegaraan, karena statement model ini setidaknya sudah keluar dua kali dari istana. Pertama, tentang pelaksanaan MBG di beberapa daerah yang masih menggunakan anggaran Pribadi presiden (Januari tahun 2025) dan yang terakhir tentang perjalanan dinas ke beberapa negara eropa akhir Mei 2026 baru baru ini. Pertanyaannya, Mengapa terjadi kebutuhan biaya di luar anggaran yang sudah disetujui negara?

Pertanyaan ini seharusnya menjadi fokus utama. Sebab persoalan sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang membayar, melainkan pada bagaimana negara merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran publik. APBN bukan hanya daftar pemasukan dan pengeluaran. Ia merupakan instrumen kebijakan yang disusun melalui proses panjang, mulai dari perencanaan, pembahasan bersama DPR, hingga pengawasan pelaksanaannya.

Artinya, setiap program atau kegiatan kenegaraan, termasuk perjalanan presiden ke luar negeri, semestinya telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil, standar biaya, tingkat risiko, serta kemungkinan perubahan yang dapat terjadi selama pelaksanaan. Jika kemudian muncul kebutuhan biaya tambahan yang cukup besar hingga harus ditutupi dengan dana pribadi, maka publik berhak bertanya: apakah perencanaan anggarannya sudah memadai?

Dalam tata kelola modern, ukuran keberhasilan bukanlah kemampuan pejabat menutupi kekurangan anggaran dengan uang pribadi, melainkan kemampuan negara menyusun anggaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Pribadi bukan solusi

Penggunaan dana pribadi oleh pejabat negara mungkin terlihat sebagai tindakan terpuji. Namun jika praktik tersebut dinormalisasi, terdapat risiko yang tidak kecil karena batas antara keuangan negara dan keuangan pribadi menjadi kabur.
Penggunaan dana pribadi juga berpotensi menggeser fokus dari evaluasi sistemik. Bukannya memperbaiki kelemahan perencanaan anggaran, publik justru diajak mengapresiasi tindakan personal yang menutupi kekurangan tersebut.

Persoalan akuntabilitas. Setiap rupiah yang digunakan dalam kegiatan negara seharusnya dapat ditelusuri, dicatat, dan diaudit karena ia berasal dari uang pajak rakyat. Ketika sebagian biaya berasal dari sumber pribadi, mekanisme pencatatan dan transparansinya harus dijelaskan secara terang.

Roda organisasi yang sehat bukanlah organisasi yang berjalan karena kemurahan hati pejabatnya, melainkan organisasi yang memiliki sistem pengelolaan anggaran yang kuat, transparan, dan efisien. Termasuk negara.
Jika sebuah kegiatan negara membutuhkan biaya lebih besar dari yang direncanakan, maka yang harus dievaluasi pertama kali adalah proses perencanaannya. Apakah terdapat kesalahan estimasi? Apakah standar biaya yang digunakan tidak realistis? Atau apakah terdapat perubahan kegiatan yang tidak terantisipasi?

Kontradiksi dengan Narasi Efisiensi

Polemik ini juga sulit dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yakni kebijakan efisiensi belanja negara yang belakangan menjadi salah satu pesan utama pemerintah. Berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah didorong untuk melakukan penghematan, mengurangi perjalanan dinas, memangkas kegiatan seremonial, dan memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara efektif.
Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan yang wajar dari publik: apabila efisiensi telah menjadi agenda nasional, mengapa masih terdapat biaya perjalanan dinas kenegaraan yang melampaui perencanaan anggaran?

Di sinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, pemerintah menyerukan disiplin anggaran dan penghematan. Namun di sisi lain, muncul pengakuan bahwa terdapat biaya tambahan yang harus ditanggung di luar mekanisme APBN. Sebab esensi efisiensi bukan terletak pada siapa yang menanggung kelebihan biaya, melainkan pada kemampuan sistem mencegah terjadinya pemborosan, salah perencanaan, atau pengeluaran yang tidak diperlukan sejak awal.

Jika kelebihan biaya terjadi karena perubahan agenda yang tidak terhindarkan, pemerintah perlu menjelaskannya secara terbuka. Namun jika terjadi akibat perencanaan yang kurang akurat, maka hal tersebut justru menunjukkan bahwa agenda efisiensi masih menghadapi tantangan di tingkat implementasi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan efisiensi bukanlah ketika kekurangan anggaran dapat ditutupi oleh dana pribadi pejabat. Ukuran keberhasilannya adalah ketika kebutuhan biaya tambahan itu tidak perlu muncul karena seluruh kegiatan telah direncanakan secara cermat, realistis, dan akuntabel sejak awal.

Ketidakakuratan data salah satu penyebabnya

Salah satu ketidakakuratan informasi seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada Juni 2026 yang menyebut “53 juta guru”, sebelum kemudian diklarifikasi oleh Kemendikdasmen bahwa yang dimaksud adalah sekitar 53 juta murid dan 43 juta di antaranya telah menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kekeliruan yang kemudian disebut sebagai slip of the tongue tersebut mungkin tampak sederhana, namun menunjukkan betapa pentingnya akurasi data dalam tata kelola pemerintahan. Sebab kebijakan publik yang baik selalu berangkat dari data yang tepat, komunikasi yang presisi, dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data dasar saja dapat menimbulkan kebingungan, publik tentu berhak mempertanyakan ketepatan perencanaan pada kebijakan yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah sangat besar.