Ketika Semangat Persatuan Berubah Menjadi Polemik Penyelenggaraan
Ada yang menarik dari peringatan Sumpah Pemuda tahun ini. Sebuah momentum bersejarah yang seharusnya menjadi ruang untuk merawat semangat persatuan, memperkuat identitas kebangsaan, dan memberikan tempat bagi suara generasi muda, justru diwarnai polemik.
Polemik deklarasi Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran HI, dengan menghadirkan Raffi Ahmad dan Willie Salim, memunculkan sejumlah pertanyaan. Mulai dari siapa yang sebenarnya terlibat sebagai peserta, apakah mereka benar-benar mahasiswa, hingga munculnya dugaan adanya peserta bayaran.
Polda Metro Jaya kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan akan melakukan evaluasi. Namun, persoalannya tentu tidak berhenti pada permintaan maaf. Ada sesuatu yang lebih mendasar untuk direnungkan: apakah kita masih memahami esensi Sumpah Pemuda, atau sekadar sibuk menyelenggarakan peringatannya?
Dilematika Sumpah Pemuda
Sumpah Pemuda bukan sekadar agenda tahunan. Ia merupakan hasil kesadaran kolektif kaum muda pada 28 Oktober 1928 untuk melampaui perbedaan suku, agama, bahasa, dan latar belakang kedaerahan.
Para pemuda saat itu tidak sedang mencari panggung untuk memperlihatkan siapa yang paling berpengaruh. Mereka sedang membangun kesepakatan tentang masa depan sebuah bangsa.
Kini, setelah hampir satu abad, tantangan generasi muda tentu berbeda. Mereka menghadapi disrupsi teknologi, persaingan global, ketidakpastian pekerjaan, kesenjangan kompetensi, hingga persoalan keadilan sosial. Karena itu, peringatan Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk menjawab tantangan tersebut.
Namun, ketika sebuah deklarasi justru lebih banyak diperbincangkan karena persoalan peserta, atribut, dugaan mobilisasi, dan tata kelola penyelenggaraan, kita berhadapan dengan dilematika.
Di satu sisi, ada keinginan menghadirkan kegiatan yang besar, meriah, dan mendapatkan perhatian publik. Di sisi lain, ada tuntutan agar kegiatan tersebut memiliki legitimasi, substansi, dan keterlibatan pemuda yang autentik.
Popularitas tokoh yang hadir memang dapat mendatangkan perhatian. Akan tetapi, popularitas tidak otomatis menghadirkan kredibilitas. Keramaian tidak selalu menunjukkan partisipasi. Dan sebuah deklarasi tidak serta-merta mencerminkan kesadaran kolektif.
Ketika Pemuda Justru Menyumpahi
Di sinilah permainan kata menjadi menarik: dari Sumpah Pemuda menjadi Di-Sumpahin Pemuda.
Jika Sumpah Pemuda merupakan ikrar luhur yang lahir dari kesadaran untuk bersatu, maka istilah Di-Sumpahin Pemuda menggambarkan ironi ketika sebuah kegiatan yang mengatasnamakan pemuda justru mendapatkan kritik, kecaman, bahkan kekecewaan dari kalangan muda sendiri.
Tentu, ini bukan soal mempertentangkan penyelenggara dengan peserta atau menghadapkan aparat dengan mahasiswa. Persoalannya lebih luas, yakni bagaimana sebuah institusi memahami ruang partisipasi generasi muda.
Pemuda bukan properti acara. Mereka bukan sekadar pengisi kursi, pelengkap dokumentasi, atau latar belakang untuk menghasilkan gambar yang terlihat meriah.
Pemuda adalah subjek perubahan. Mereka memiliki pikiran, aspirasi, kritik, dan kepentingan yang perlu didengar.
Jika kehadiran pemuda hanya diukur dari jumlah orang yang berkumpul, kita sedang mereduksi makna partisipasi. Jika keberhasilan kegiatan hanya diukur dari popularitas figur yang hadir, kita sedang menggeser substansi menjadi tontonan.
Lebih jauh, jangan sampai sebuah kegiatan yang dimaksudkan untuk memperingati persatuan justru menimbulkan ketidakpercayaan.
Pemuda Tidak Membutuhkan Seremoni Semata
Indonesia tidak kekurangan seremoni kepemudaan. Yang masih perlu diperkuat adalah ruang aktualisasi dan kesempatan bagi pemuda untuk berkembang.
Mereka membutuhkan akses pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dukungan kewirausahaan, ruang kreativitas, serta keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan.
Di tengah transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan, pemuda membutuhkan future skills: kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, adaptabilitas, kepemimpinan, dan literasi digital.
Mereka juga membutuhkan ekosistem yang memungkinkan gagasan berkembang menjadi karya, inovasi, dan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, akan jauh lebih bermakna apabila peringatan Sumpah Pemuda diisi dengan komitmen konkret: berapa banyak pemuda yang mendapatkan pelatihan, berapa banyak usaha rintisan yang didampingi, berapa banyak kesempatan kerja yang dibuka, dan berapa banyak gagasan anak muda yang benar-benar diwujudkan.
Sumpah Pemuda harus menjadi energi untuk membangun masa depan, bukan sekadar agenda untuk memenuhi kalender kegiatan.
Mengembalikan Makna Sumpah Pemuda
Polemik ini seharusnya menjadi pelajaran bagi siapa pun yang menyelenggarakan kegiatan dengan membawa nama pemuda. Niat baik perlu disertai persiapan yang baik. Tujuan yang mulia membutuhkan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Institusi negara perlu membuka ruang partisipasi yang autentik. Organisasi kepemudaan perlu menjaga independensi dan integritasnya. Sementara itu, generasi muda juga harus terus membangun kapasitas, keberanian menyampaikan pendapat, dan tanggung jawab sosial.
Kita tidak perlu alergi terhadap kritik. Justru kritik dapat menjadi cara untuk mengembalikan sebuah kegiatan kepada tujuan awalnya.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesadaran dan keberanian generasi muda, sementara peringatan-peringatan sesudahnya justru lebih sibuk mengurus panggung daripada memperjuangkan gagasan.
Pada akhirnya, kita perlu membedakan antara memperingati Sumpah Pemuda dan menghidupkan semangat Sumpah Pemuda.
Yang pertama dapat selesai dalam satu hari. Yang kedua harus berlangsung sepanjang zaman.
Jangan sampai kita bermaksud menyelenggarakan Sumpah Pemuda, tetapi justru berakhir dengan Di-Sumpahin Pemuda.
Sebab, pemuda tidak membutuhkan seremoni yang mengatasnamakan mereka. Pemuda membutuhkan kepercayaan, kesempatan, ruang berpartisipasi, dan masa depan yang benar-benar diperjuangkan bersama.
